KOTA MADIUN (Disperkim) – Peningkatan derajat kelayakan hidup warga masih menjadi konsentrasi pembangunan hingga tahun depan. Dalam APBD 2022, pemkot mengalokasikan anggaran total Rp1,2 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Totok Sugiarto mengungkapkan, budget tersebut dialokasikan untuk 100 penerima manfaat yang tersebar di tiga kecamatan. Rinciannya, 60 RTLH dengan total anggaran Rp900 juta. Masing-masing RTLH mendapat alokasi Rp15 juta. Sedangkan jambanisasi meliputi 40 titik dengan total anggaran Rp 300 juta. Masing-masing unit senilai Rp7,5 juta.
Totok menyatakan, pekerjaan direalisasikan secara bertahap. Mulai administrasi, verifikasi lapangan, hingga validasi. Selanjutnya, action pekerjaan fisik ditargetkan dimulai Juli mendatang dan tuntas November.
‘’Yang lama itu administrasi, karena ini hibah. Termasuk validasi dan observasi di lapangan,’’ ujarnya, Selasa (7/12).
Kriteria sasaran penerima manfaat, lanjut Totok, telah ditentukan pemerintah pusat. Di antaranya, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), warga Kota Madiun dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el, serta lahan dan rumah merupakan milik sendiri.
“Dari situ kemudian dicek di lapangan riilnya seperti apa,’’ lanjutnya.
Totok menyebut, perbaikan RTLH dan jambanisasi merupakan program kerja tahunan. Tahun ini upaya tersebut telah terealisasi.
“Tahun ini sudah selesai November lalu. Nilainya masing-masing penerima juga sama,’’ pungkasnya. (*)
More Stories
Tim RBRA Kemen PPPA Melakukan Visitasi Taman Hijau Demangan
Optimalkan Fungsi THD, Disperkim Kota Madiun Memberlakukan Jam Kunjung Bermain Anak
DAK PPKT On Progress, Disperkim Optimistis Pekerjaan Tepat Waktu